Terimakasih sdr. Josua Sonak Malela atas PUM-nya.. Mengapa Indonesia tidak menerapkan sistem dua partai seperti di Amerika? Bukankah itu akan lebih efektif? Justru sebaliknya, sistem 2 partai itu tidak efektif, karena seringkali menciptakan kebuntuan (deadlock, stalemate)di pemerintahan.Dalam artikel yang saya temukan, banyak masyarakat AS sendiri yang sudah mulai jengah akan sistem 2 MaklumatPemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta tidak hanya direspon oleh kalangan Islam tapi juga kalangan nasionalis kebangsaan. Pada akhir 1945, sejumlah partai politik dalam waktu relatif berdekata terbentuk. Partai politik itu seperti, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri pada 7 November 1945. SistemMulti-partai di Indonesia. Sistem multi-partai di Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Kata partai politik berasal dari kata pars dalam bahasa latin, yang berarti bagian. Defenisi tertua mengenai partai politik mungkin bisa dirujuk dari pendapat Edmund Burke, tokoh politik Inggris (1729-1797) Burke pada tahun 1771 menulis Persoalanini, menurut pandangan saya, disebabkan oleh pola kaderisasi partai politik yang hanya mengandalkan "privilege" kultural saja dan tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan platform kepartaiannya. Sehingga banyak kita dapati kontradiksi antara platform dengan program kegiatan partai politik yang sangat mencolok. multipartaiitu tidak banyak berbeda dengan tiadanya partai dalam masyarakat. Penelitian seperti dkemukakan oleh Samuel P. Huntington yang dikutip Rusadi Kantaprawira, memberikan gambaran tentang instabilitas akibat sistem-sistem politik yang dianut, seperti di bawah ini: 16 Hasil penelitian Huntington di atas mungkin tidak memasukkan kondisi Akibatdikeluarkannya maklumat pemerintah 3 november 1945, di Indonesia akhirnya muncul banyak partai politik. Sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena? terlalu banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu; sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat; pemerintah yang stabil tidak dapat 3zK8. - Sistem kepartaian yang dianut sebuah negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga membentuk koalisi dengan partai karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat. Di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat. Sistem multipartai terbagi ke dalam dua kategori yaitu sistem multipartai sederhana dan sistem multipartai ekstrem. Baca juga Dampak Sistem Multipartai pada Masa Demokrasi Liberal Sistem Multipartai Sederhana Sistem multipartai sederhana adalah sistem kepartaian lebih dari dua partai tetapi tidak terlalu banyak partai yang hidup dan mengikuti pemilu. Pada sistem multipartai sederhana, partai yang akan mengikuti pemilu diharapkan hanya lima partai saja karena dengan lima partai, penghargaan terhadap kebebasan berpendapat dapat berjalan baik. Sistem multipartai sederhana mengasumsikan bahwa partai-partai yang ada dapat mewakili partikulturalisme kepentingan, golongan, dan kelas dalam sistem multipartai sederhana, kompetisi berjalan lebih dinamis tetapi fokus hanya pada partai yang terbatas, sehingga tidak membingungkan masyarakat. Jika partai pemenang pemilu tidak memenuhi syarat untuk memerintah, maka ia dapat melakukan koalisi terbatas dengan partai lain. Koalisi ini masih memberikan stabilitas agar pemerintahan berjalan secara efektif. Baca juga Sistem Kepartaian Partai tunggal, Dwi Partai, dan Multipartai Sistem Multipartai Ekstrem Sistem multipartai ekstrem adalah sistem kepartaian dengan jumlah partai yang banyak. Pendirian partai politik tidak dibatasi. Syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu tidak diperketat. Salah satu konsekuensi dalam penerapan sistem multipartai ekstrem adalah tingkat pelembagaan sistem kepartaian rendah. Akibatnya, gejala perpecahan internal partai sangat kuat. Karakteristik lain dari sistem multipartai ekstrem adalah terfragmentasinya kekuatan politik dalam parlemen. Fenomena persaingan antarparpol di dalam dan di luar parlemen akan menghiasi dinamika politik multipartai. Berikut kelemahan sistem multipartai ekstrem Pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil. Program pemerintah kurang berjalan dengan efektif. Ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafah hidup bangsa karena cenderung lamban dalam mengembangkan ekonomi makro maupun mikro. Mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu negara. Belum pernah melahirkan negara yang super power. Sedangkan, kelebihan dari sistem multipartai ekstrem adalah Setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik. Kontrol sosial lebih banyak dilakukan oleh partai-partai politik. Memberikan alternatif pilihan pada warga negara. Pilihan ada pada warga negara. Referensi Jurdi, Fajlurrahman. 2020. Pengantar Hukum Partai Politik. Jakarta Penerbit Kencana Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta Gramedia Pustaka Utama Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bulan lalu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam sebuah Kongres luar biasa yang kontroversial di Medan, Sumatera Utara. Terpilihnya Moeldoko “mendepak” Agus Harimurti Yudhoyono, putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Awal bulan ini, pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko. Dengan demikian Agus tetap menjadi ketua umum. Perpecahan di Partai Demokrat - walau tidak berlangsung lama - bukanlah perpecahan partai politik Indonesia yang pertama. Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan PPP dan Partai Golkar juga sempat terbelah. Saya meneliti bagaimana partai-partai dan sistem partai di Indonesia mengalami perubahan sejak jatuhnya Soeharto yang disusul perubahan pada sistem pemilihan umum pemilu demokratis dan langsung. Sistem presidensial di Indonesia menciptakan dinamika politik yang sangat khas. Sistem ini mendorong terbentuknya faksi-faksi dalam partai politik berupa perpecahan yang terdorong bukan karena perbedaan ide-ide kebijakan, namun demi harta, jabatan, dan kekuasaan. Dampak sistem presidensial Secara umum, ciri sistem presidensial adalah dua sumber kekuasaan dan cara mempertahankan kekuasaan yang berbeda presiden dan parlemen sama-sama dipilih secara langsung, dan presiden hanya bisa diturunkan lewat proses pemakzulan. Selama Orde Baru, Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tidak diawasi; Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR hanya lembaga tertinggi negara di atas kertas. Soeharto mengendalikan Golkar - partai rezim - dan berhasil menekan Partai Demokrasi Indonesia PDI dan PPP yang ketika itu dianggap partai semi-oposisi. Setelah Orde Baru jatuh, kekuasaan perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat DPR menguat sangat pesat. Meski demikian, masa-masa awal Reformasi diwarnai ketidakpastian. Penurunan Presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid pada 2001 adalah akibat kemelut antara DPR, MPR, dan sang presiden yang memiliki perbedaan pandang jauh dengan parlemen tentang apa yang menjadi otoritasnya. Karena kekisruhan pasca kejatuhan Gus Dur, pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia diadakan pada 2004. Sistem presidensial cenderung mendorong pembentukan faksi-faksi faksionalisme tersendiri, terutama berkaitan pada adanya dualisme antara presiden dan partainya. Karena presiden dipilih langsung, ia tidak bergantung pada parlemen dan partai politik layaknya seorang perdana menteri. Faksionalisme dalam sistem presidensial tentu saja bukan sekadar soal peraturan-peraturan yang mendorong organisasi atau institusi partai yang baik. Partai politik dapat terpecah jika demokrasi dalam partai tinggi, jika ekonomi politik partai tidak menguntungkan satu pihak saja, jika partai tidak terlalu terpusat, jika peraturan internal misalnya soal keanggotaan atau pemilihan ketua tidak terlalu jelas, dan seterusnya. Perpecahan internal juga tidak akan mudah menyebabkan munculnya partai-partai baru karena banyak tantangan dari luar. Di Indonesia, partai baru tidak memiliki peluang sukses yang realistis karena, misalnya, tingginya ambang batas elektoral, peraturan yang menuntut jumlah cabang yang banyak, dan tingginya biaya kampanye. Di sini, sistem presidensial telah membawa setidaknya tiga dampak. Pertama, terbentuknya partai-partai politik dengan tujuan untuk mendukung calon presiden atau calon pemegang jabatan penting lainnya. Partai Demokrat, Partai Hanura, Gerindra, dan Partai NasDem adalah contoh-contoh utama. Hal ini hanya mungkin terjadi dalam suatu sistem politik yang memungkinkan orang-orang kaya untuk membangun kendaraan-kendaraan politik dari nol. Sistem presidensial mendorong munculnya pemimpin-pemimpin karismatik yang memiliki kendaraan politik sendiri. Faksionalisme dalam partai-partai semacam ini tidak banyak terjadi jika kepemimpinan partai sangat kuat misalnya Prabowo Subianto di Gerindra. Tapi faksionalisme meningkat jika pemimpin partai - dalam kasus ini SBY di Partai Demokrat - mengizinkan adanya persaingan atau tidak mampu mencegah persaingan. Kedua, munculnya orang-orang luar seperti Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang sukses tanpa memiliki partai sendiri - atau paling tidak tanpa akar kuat di salah satu partai besar. Dalam situasi ini, sistem presidensial akan menciptakan dualisme antara si orang luar dan mesin partai. Ini tampak dalam ketegangan antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P. Ketiga, selama beberapa tahun terakhir Jokowi telah menjadi presiden yang sangat kuat dan tampaknya mampu secara tidak langsung mencampuri konflik internal partai-partai lain untuk menciptakan faksi yang mendukung dia. Contohnya yang terjadi di PPP, Golkar, dan mungkin juga di Partai Demokrat. Perpecahan dalam Partai Demokrat kemarin bisa dilihat memiliki karakter campuran ketiga dampak di atas. Jokowi kiri dan Megawati Soekarnoputri. Setpres/Antara Foto Jalan keluar Partai-partai politik di Indonesia berkolusi dan membangun koalisi-koalisi besar; platform mereka tidak jauh berbeda satu sama lain. Nyaris tidak ada perbedaan antara partai sayap kiri dan sayap kanan. Partai-partai itu telah menjadi bagian suatu kartel dan telah terlibat dalam banyak kasus korupsi di tingkat nasional dan daerah. Perpecahan dalam partai terjadi sebagai bentuk faksionalisme berciri klientelisme - dengan kata lain rebutan soal uang, jabatan, dan kekuasaan. Sebaliknya, faksionalisme berbasis kebijakan - sesuatu yang jarang bahkan tidak ada di Indonesia - terjadi karena ideologi politik. Perpecahan antara kelompok-kelompok dalam partai terjadi karena perbedaan ide dan strategi politik. Indonesia membutuhkan partai-partai dengan platfrom yang jelas, yang mewakili spektrum politik sepenuhnya, dari sayap kiri hingga kanan. Untuk mendorong ini, DPR dan pemerintah perlu memulai adanya aturan ketat soal partai dan pendanaan kandidat serta pemilihan calon berdasarkan aturan mengikat dalam prosedur internal partai. Mungkin dengan itu, nantinya kelompok-kelompok internal partai tidak lagi memandang organisasi mereka sebagai alat-alat kekuasaan dan keuntungan diri. Namun, kelompok-kelompok itu bisa mulai berdebat soal isu-isu politik yang kompleks tentang keuangan, ekonomi, lingkungan dan kesehatan demi kepentingan para pemilih Indonesia. - Sistem multipartai adalah sebuah sistem di mana di dalamnya terdiri atas berbagai partai politik. Sistem ini tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang multipartai pernah diterapkan pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959, berdasarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Berlakunya sistem multipartai kala itu memberikan beragam dampak bagi Indonesia. Berikut ini dampak sistem multipartai pada masa demokrasi liberal. Baca juga Kabinet Indonesia Masa Demokrasi Liberal Timbulnya persaingan tidak sehat Salah satu dampak negatif sistem multipartai pada masa Demokrasi Liberal adalah timbulnya persaingan tidak sehat. Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia. Sayangnya, model demokrasi seperti ini tidak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia saat itu. Selain itu, sistem multipartai di Indonesia membebaskan siapa saja yang berkeinginan untuk membentuk suatu partai politik. Pada masa Demokrasi Liberal, jumlah partai politik yang muncul termasuk sangat banyak, sekitar lebih dari 30 partai. Namun, partai politik justru saling berkompetisi secara tidak sehat guna merebut kursi kekuasaan di pemerintahan. Sistem multipartai juga menimbulkan konflik antarpartai, yang didasari oleh perbedaan ideologi dari setiap partai yang partai politik juga berusaha memengaruhi setiap individu supaya mau meyakini ideologi yang dimiliki partai tersebut. Baca juga Partai-partai pada Masa Demokrasi Liberal Ketidakstabilan politik Selain itu, dampak sistem multipartai yang diterapkan pada masa Demokrasi Liberal adalah ketidakstabilan politik. Berbagai konflik antarpartai yang terjadi tentu mengakibatkan ketidakstabilan politik. Terkadang, setiap partai politik juga memiliki target sendiri dalam merekrut anggota yang mereka inginkan. Sistem multipartai juga berdampak pada tidak terlaksananya peranan partai politik seperti seharusnya. Pasalnya, fokus partai politik tidak lagi untuk mencapai integrasi nasional, melainkan mencapai kepentingannya masing-masing. Cara partai politik mencapai tujuannya juga bisa dikatakan tidak baik, yaitu dengan menjatuhkan partai-partai lainnya. Oleh karena itu, sistem multipartai cenderung melahirkan pemerintahan yang tidak stabil. Baca juga Perbedaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila Dampak positif Namun, di balik dampak negatif yang ada, sistem multipartai juga memiliki dampak positif, yaitu Demokrasi dapat berjalan baik Adanya inspirasi dari rakyat mampu menciptakan sebuah partai Rakyat bebas dalam bersuara Adanya oposisi antara satu partai dengan partai lainnya Referensi Hakiki, P. 2018. Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959. 1 No 1. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Jakarta, IDN Times - Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak partai politik multipartai di dalam sistem pemerintahannya, karena sesuai asas yang dianut Indonesia, yaitu politik bermunculan setelah runtuhnya Orde Baru, karena keran demokrasi seakan terbuka lebar usai dikunci rapat oleh rezim Soeharto. Reformasi menjadikan partai politik tumbuh subur di Tanah Pemilihan Umum KPU mencatat, sedikitnya ada 20 partai politik nasional dan empat partai lokal yang meramaikan pemilu serentak 2019. Lalu, apa sih untung dan ruginya jika Indonesia memiliki banyak partai? Baca Juga Biar Tetap Eksis, Partai Gelora Harus Rekrut Kader Militan PKS 1. Kelebihan banyak partai adalah masyarakat punya banyak pilihan menyerap aspirasinyaIDN Times/RochmanudinPengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, lahirnya sejumlah partai politik setelah reformasi, karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak bisa diserap maksimal oleh partai yang telah eksis sebelumnya.“Ya karena masyarakat heterogen, akhirnya semua ingin berkuasa. Apa untungnya? ya masyarakat punya banyak pilihan. Banyak program-program yang disampaikan oleh banyak partai itu, sehingga masyarakat memiliki alternatif memilih partai mana yang terbaik,” kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Senin 18/11.2. Kekurangan multi partai adalah banyak kepentingan dan konflikSusunan Wamen Kabinet Indonesia Maju IDN Times/Teatrika PutriNamun, Ujang mengatakan, lahirnya banyak partai baru sekarang ini tidak diimbangi dengan konsistensi partai dalam menjalankan program dam ideologinya di lapangan, sehingga lebih banyak dampak negatifnya.“Kekurangnnya terlalu banyak, politik menjadi gaduh, lalu banyak kepentingan, konflik dan intrik-intrik,” kata Banyak partai politik melahirkan politik transaksionalIlustrasi ANTARA FOTO/M Risyal HidayatMenurut Ujang banyak partai politik di Indonesia juga akhirnya melahirkan politik transaksional, yang tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.“Ya misalnya kayak kemarin, banyak partai koalisi Jokowi yang gaduh tidak kebagian jatah di kabinet. Akhirnya kan lahir opsi adanya wakil menteri, itu untuk akomodir partai yang belum kebagian jabatan seperti Hanura dan lain-lain,” kata dia, Indonesia harus belajar dari Amerika untuk mengelola partai yang banyakIlustrasi Gedung Putih Pexels/Aaron KittredgeUjang menuturkan, Indonesia seharus nya bisa mencontoh Amerika Serikat. Meskipun banyak partai yang eksis, namun hanya ada dua partai besar yang berkuasa, yaitu Partai Demokrat dan Republik.“Kita ini mirip-mirip Amerika lah negaranya, demokrasi lalu presidensial. Kita juga penduduknya banyak sama kayak Amerika. Kalau kita hampir semua partai besar. Nah, tentu tadi kekurangannya adalah ketika terjadi banyak kepentingan akan gaduh,” tutur dia. Baca Juga 3 Menteri Jokowi Ini Masih Menjabat Ketua Umum Partai Politik

sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi indonesia karena