RT dan RW dijelaskan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pengaturan keberadaan RT dan RW di Kelurahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan. Berdasarkan kedua landasan yuridis keberadaan RT dan RW dimaksud, pemerintah daerah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa RW dan RT bertujuan untuk : a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah terutama Kelurahan dan Kecamatan dalam Image by : Suara Nasional. Polisi rw adalah sebutan untuk petugas keamanan yang bertugas di tingkat lingkungan atau rukun warga (RW). Tugas utama polisi rw adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar, serta membantu masyarakat dalam hal-hal yang membutuhkan pertolongan, seperti kecelakaan atau bencana alam. Kepengurusan Jabatan Ketua RT dan Ketua RW sesungguhnya bukan hal baru atau barang baru. Sejarah keberadaan kelembagaan RT/RW itu bukan karena warisan penjajah Kolonial Hindia Belanda, melainkan warisan penjajah Jepang. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 Masehi (2604 Showa). SK GUBERNUR DKI JAKARTA NO:36 TH 2001 Tentang Pedoman RT-RW. a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi DKI Jakarta telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dan warga masyarakat; b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang lebih Wilayah ini dipimpin oleh ketua RW. Rukun Warga dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya untuk memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Wilayah ini ditetapkan oleh kepala desa atau lura dan dibina oleh Pemerintah Daerah. Demikianlah penjelasan singkat tentang perbedaan Dusun, Desa, Kampung, dan RW. OQ5yB.

dasar hukum rt dan rw